Nama: Abiyyu Ariq
Npm: 20217041
Kelas : 4 EB 11
CPI - Corruption Perseption Index
Transparency International, sebuah organisasi internasional yang bertujuan melawan korupsi banyak mempublikasikan hasil survei terkait korupsi. Termasuk Corruption Perseption Index (Indeks Persepsi Korupsi). Sebuah publikasi tahunan yang mengurutkan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi atau anggapan publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politik. Corruption Perception Index (CPI) direpresentasikan dalam bentuk bobot skor ataupun angka dengan rentang 0 – 100. Dalam hal ini, skor 0 berarti negara tersebut direpresentasikan sangat korup, sementara skor 100 berarti negara tersebut sangat bersih dari tindak korupsi.Pada tahun 2020 indonesia berada peringkat 102 dari 180 negara dengan skor 37 dari 100.Berikut grafik Corruption Perseption Index Indonesia tahun 2011-2020 dan peringkat Corruption Perseption Index dunia tahun 2020
Grafik Corruption Perseption Index indonesia tahun 2011-2020
Peringkat Corruption Perseption Index dunia tahun 2020
GCB - Global Corruption Barometer
Global Corruption Barometer (GCB) merupakan survei mengenai opini publik terkait korupsi dan praktik suap berdasarkan persepsi dan pengalaman masyarakat di masing-masing negara, salah satunya adalah Indonesia. Survei yang sebelumnya juga dilakukan pada tahun 2017 dan 2013 ini menilai berbagai praktik korupsi dan suap seperti koneksi personal, institusi yang paling korup, tingkat korupsi dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi, dan peran masyarakat dalam membuat perubahan untuk memberantas korupsi.
Survei GCB Indonesia dilakukan pada periode 15 Juni sampai 24 Juli 2020 yang dilakukan via telepon melalui metode Random Digital Dialing (RDD) dengan menggunakan kontrol kuota sebagai pendekatan sampelnya mengingat kondisi pandemi Covid-19. Survei di Indonesia melibatkan 1000 responden dengan usia di atas 18 tahun yang turut melibatkan latar belakang pendidikan, gender, dan lokasi. Komposisi responden di Indonesia terdiri dari 50,3% perempuan dan 49,7% laki-laki serta persentase kelompok usia terbanyak 38,2% dalam rentang usia 26-35 tahun. Berikut 10 temuan utama GCB indonesia pada tahun 2020
Kinerja Pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi dianggap stagnan
Lebih dari 90% responden merasa korupsi di tubuh Pemerintah merupakan masalah
besar, jauh diatas rerata Asia (74%).
Hanya 51% publik yang disurvei menilai kinerja KPK cukup baik dalam satu tahun terakhir.
Sejalan dengan tren menurunnya tingkat kepercayaan publik .Meski begitu, KPK memiliki modal sosial besar karena lebih dari 90% responden tahu mengenai KPK. Kehadiran Anti-Corruption Agencies (ACA) di Asia dianggap krusial dalam menopang agenda pemberantasan korupsi, dimana tingkat penerimaan di Asia mencapai persentase 63%
DPR dipersepsikan sebagai lembaga terkorup di Indonesia.
Sejalan dengan tren di Asia, Parlemen merupakan institusi publik yang paling korup. Dibandingkan pengukuran GCB 2017, seluruhnya cukup turun signifikan, kecuali persepsi pada Pemerintah Daerah yang naik 1%.Di Kepolisian dan Pengadilan, ada gejala reformasi walaupun tidak signifikan
Sebanyak 3 dari 10 responden mengaku pernah membayar suap ketika mengakses layanan publik.
Tingkat suap di Indonesia tertinggi ke-3 diantara 17 negara Asia yang disurvei; tidak turun signifikan dari hasil GCB 2017. Alasan membayar suap karena sebagai tanda terima kasih (33%), memang diminta membayar biaya yang tidak resmi (25%), dan ditawari agar membayar suap demi proses yang lebih cepat (21%). Lebih dari 90% mengakui tidak pernah melaporkan praktik suap yang dialaminya. Selama pandemi Covid-19, sebesar 97% responden tidak pernah memberikan suap.
Pengalaman suap masyarakat paling tinggi terjadi di layanan Kepolisian (41%), jauh diatas rata-rata Asia (23%).
Pengalaman suap untuk layanan di Kepolisian, Dukcapil, dan Sekolah kembali naik dibandingkan GCB 2017. Rumah Sakit/Puskesmas merupakan layanan dengan pengalaman suap terendah (19%), namun tidak ada penurunan signifikan dari pengukuran sebelumnya. Mayoritas warga berusia muda mengaku pernah melakukan suap dalam satu tahun terakhir, yakni 18-24 (45%) dan 25-34 (30%) jauh diatas ratarata Asia (masing-masing 22% dan 19%).
Lebih dari 80% responden yang disurvei menganggap koneksi pribadi penting jika ingin mendapatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.
Penggunaan koneksi pribadi untuk mengakses layanan publik di Indonesia merupakan proporsi tertinggi kedua setelah India. 1 dari 2 responden pernah menggunakan koneksi pribadi dalam mengakses layanan publik selama satu tahun terakhir. Layanan publik untuk dokumen identitas paling banyak menggunakan koneksi pribadi (36%)
1 dari 3 responden mengaku pernah ditawari untuk menjualbelikan suaranya ketika Pemilu, baik pemilihan Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah selama lima tahun terakhir.
Mayoritas responden yang pernah mengalami, mengaku pernah ditawari hingga satu sampai dua kali. Tingkat vote-buying di Indonesia (26%) hampir dua kali lipat rerata Asia
(14%)
Lebih dari setengah korban pemerasan seksual yang mengakses layanan publik adalah perempuan
Sextortion adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan seksual dan sering kali terjadi sebagai imbalan atas layanan publik, seperti layanan kesehatan atau pendidikan. Bersifat korban langsung atau pernah mendengar.Indonesia merupakan negara dengan tingkat sekstorsi tertinggi di Asia (18%), diikuti dengan Sri Lanka (17%) dan Thailand (15%), dua kali lipat diatas rerata Asia (8%).Contoh:
1. Kasus dua petugas polisi di Malang, Jawa Timur, pada 2016.
2. Mantan hakim, Setyabudi Cahyo, memeras secara seksual dan divonis korupsi pada
2009 dan 2010.
3. Baru-baru ini , selama pandemi COVID-19, seorang penumpang maskapai
perempuan diperas secara seksual oleh dokter di bandara sebagai imbalan untuk
mendapatkan akses hasil tes COVID-19 yang cepat.
Sebanyak hampir 60% responden meyakini bahwa warga biasa dapat membuat perubahan
Optimisme ini turun dari GCB 2017 yang sebesar 78%. Lebih dari 60% warga biasa mengaku takut akan ada pembalasan jika melaporkan kasus korupsi, hampir naik dua kali lipat dari hasil GCB 2017. Sebesar 66% responden tidak yakin laporan korupsi akan ditindaklanjuti
Kurang dari setengah responden sadar bahwa dirinya memiliki hak atas akakses informasi publik
8 dari 10 responden tidak pernah melakukan permintaan informasi. Kurang dari 50% warga yakin Pemerintah mempertimbangkan masukan dari publik.
BPI - Bribe Payers Index
Bribe payer index (BPI) merupakan hasil survei yang dilakukan secara berkala oleh Transparency International. Survei BPI dilakukan terhadap 28 negara yang secara kumulatif berperan signifikan terhadap perekonomian dunia, dengan total rasio foreign direct investment dan ekspor global sebesar 78 persen. Responden dari survei ini adalah pelaku bisnis dari 28 negara terpilih. Dari 28 negara dalam daftar Indeks Pembayar Suap (Bribery Payers Index), Indonesia menempati peringkat keempat dalam daftar pengusaha yang gemar memberi suap untuk memuluskan urusan bisnisnya.
Bribe Payers Index 2011
PERC - Political and Economic Risk Consultancy
The Political & Economic Risk Consultancy (PERC) Limited adalah perusahaan konsultan yang mengkhususkan diri dalam menyediakan informasi dan analisis bisnis strategis untuk perusahaan yang melakukan bisnis di Asia Timur dan Tenggara. PERC membuat serangkaian laporan risiko di negara-negara Asia, dengan memberikan perhatian khusus pada variabel
sosial-politik penting seperti korupsi, risiko hak kekayaan intelektual, kualitas tenaga kerja, dan kekuatan serta kelemahan sistemik lainnya dari masing-masing negara Asia. Di bawah ini adalah peringkat yang menunjukkan bagaimana keadaan negara lain. Nilai diskalakan dari nol hingga 10, dengan nol sebagai nilai terbaik dan 10 adalah yang terburuk.
Peringkat Political and Economic Risk Consultancy tahun 2017
GCI - Global Competitiveness Index
Global competitiveness index (GCI) atau indeks daya saing global adalah suatu indeks yag dibuat forum ekonomi dunia untuk mengukur progres suatu negara dalam perkembangan semua faktor-faktor yang memengaruhi produktivitasnya. Secara implisit, indeks ini mengukur seberapa efisien suatu negara memanfaatkan faktor-faktor produksinya yang kemudian akan berujung pada upaya memaksimalkan produktivitas faktor total/total factor productivity (TFP) dan mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang, sehingga bermanfaat bagi pembuat kebijakan untuk melakukan intervensi kebijakan yang efektif. The Global Competitiveness Index Report 2020 menggunakan indeks daya saing global 4.0 (GCI 4.0) sejak 2018 dengan penyesuaian yang lebih detail dan cocok dengan Revolusi Industri 4.0 saat ini. Adapun kerangka pembentuk indeks daya saing global secara umum dapat dikategorikan menjadi 4 aspek, antara lain lingkungan yang mendukung/kondusif (enabling environment), modal manusia (human capital), aspek pasar (markets), dan ekosistem inovasi (innovation ecosystem) 1. Keempat aspek tersebut kemudian dirinci kembali dalam 12 pilar pembentuk indeks daya saing yang terdiri dari:
Efisiensi pasar
Infrastruktur
Kesehatan & pendidikan dasar
Pendidikan tinggi & pelatihan
Efisiensi tenaga kerja
Inovasi
Kesiapan teknologi
Pengembangan pasar finansial
Ekonomi makro
Institusi
Lingkungan bisnis
Ukuran pasar
Indeks Daya Saing Global Indonesia dilaporkan sebesar 64.629 Score pada 2019. Rekor ini turun dibanding sebelumnya yaitu 64.935 Score untuk 2018. Data Indeks Daya Saing Global Indonesia diperbarui tahunan, dengan rata-rata 64.629 Score dari 2017 sampai 2019, dengan 3 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 64.935 Score pada 2018 dan rekor terendah sebesar 63.488 Score pada 2017. Data Indeks Daya Saing Global Indonesia tetap berstatus aktif di CEIC dan dilaporkan oleh World Economic Forum.
Grafik rank global competitiveness index Indonesia
The Global Competitiveness Index 4.0 2019 Rankings
